MENJAGA SUMBER DAYA ALAM LAUT

Latar Belakang Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.504 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5.8 juta km2 dan panjang pantai 95.181 km merupakan Negara nomor empat terpanjang pantainya dan 75% wilayahnya adalah lautan. Indonesia yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia serta berada di antara dua samudera, Pasifik dan Hindia memiliki potensi unggulan yang sangat strategis ditinjau dari sudut Geopolitik, Geostrategi dan Geoekonomi serta merupakan kawasan yang dinamis dalam lingkup politik, ekonomi, budaya dan pertahanan serta keamanan dunia. Dengan diumumkannya Deklarasi Djoeanda tanggal 13 Desember 1957 Hukum Laut tidak mengenal Subyek Hukum Kepulauan (Archipelago) dan Negara Kepulauan (Archipelago State) tetapi yang diakui sebagai Subyek Hukum adalah Pulau (Island) dan Negara Pulau. Pengakuan sebagai Negara Kepulauan mendapat tantangan dari Negara-negara besar, namun pada tahun 1982 lahirlah Konvensi ketiga PBB tentang hukum laut yang mengakui adanya konsep Negara kepulauan dan konsep Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE), setelah diratifikasi maka sejak tahun 1994 Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. (Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu (2007), http://www.maluku-prov.go.id). Rumusan Masalah  Seberapa jauhkah potensi SDA Laut dioptimalkan?  Bagaimanakah solusi untuk memberantas pencurian ikan?  Tindakan apakah yang akan dilakukan oleh TNI-AL? Pembahasan Seberapa jauhkah potensi SDA laut dioptimalkan? Bila kita mampu mengelola dengan optimal, SDA Laut Indonesia bisa menyejahterakan masyarakat. Ironisnya, Indonesia dengan lautan yang luas dan sumber daya ikan yang banyak, belum ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana mengelola ikan. Desentralisasi daerah, ternyata belum sepenuhnya dapat diterapkan. Misalnya saja, pengelolaan ikan sebagai sumber daya laut yang dimiliki banyak kepulauan di Indonesia, ternyata daerah belum bisa mengelola sumber daya ini secara optimal. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), menyebutkan bahwa potensi perikananlaut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan demersal tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada, seperti pada perairan laut territorial, perairan laut nusantara dan perairan laut Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi, M. Sc., Bogor). Bagaimanakah solusi untuk memberantas pencurian ikan? Sampai saat ini problem illegal fishing di perairan Indonesia sulit diberantas, walaupun pemerintah sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 271 miliar tahun 2008. Terbukti baru-baru ini diperairan Tual, Maluku Tenggara, aparat keamanan kembali menangkap 7 kapal ikan Thailand. Pemerintah telah mengeluarkan UU perikanan No 31 tahun 2004 dan Peraturan Menteri No 17 tahun 2006 yang mengatur ketentuan mata jaring alat tangkap diperairan Indonesia. Akan tetapi, kegiatan illegal fishing tetap saja berlangsung. Ada apa di balik semua itu? Pencurian ikan diperairan Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Akibatnya sembilan daerah wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar dan laut Flores, Laut Banda, Laut seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik, Laut Arafura dan Samudera Hindia, mengalami tingkat penangkapan lebih (over exploitation). (Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban). Apa saja penyebabnya? Apabila dicermati, penyebabnya antara lain : a. Perizinan yang tidak beres. Illegal fishing terjadi karena :  Pemalsuan perizinan  Duplikasi perizinan  Tanpa adanya perizinan b. Konspirasi bisnis tingkat tinggi antara pengusaha domestik, pengusaha kapal asing, dan oknum-oknum yang dekat elit pengusaha. Mereka mempunyai kekuatan akses politik dan jaringan “ kekuasaan ” yang sulit disentuh aparat keamanan sekalipun. Ada “ komprador “ yang membengking pelaku kejahatan ini dengan perlindungan dan kelancaran pengeluaran izin. c. Tumpang tindih kewenangan dalam mengeluarkan izin penangkapan. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengeluarkan izin untuk ukuran kapal penangkap ikan di bawah 10 GT, pemerintah provinsi 10-30 GT dan pemerintah pusat di atas 30 GT. d. Ketidakjelasan data jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Sebabnya:  Data yang digunakan selama ini kurang valid yakni data produksi dan jenis tangkapan yang diambil dari sentral-sentral pendaratan ikan. Padahal, data-data itu sebagian besar tidak dilaporkan dan didaratkan di pelabuhan ikan terdekat.  Metode perhitungan yang digunakan tidak cocok. e. Lemahnya “ posisi tawar politik “ Indonesia dalam organisasi-organisasi perikanan internasional yakni Indian Ocean Tuna Commision (IOTC), Convention on the Conservation of Southen Bluefin Tuna (CCSBT), Multi High Level Conference on the Conservation of Higly Migratory Fish Stock in the Western and Central Pasific Ocean (MHLC) serta Regional Fisheries Management Organization (RFMO). f. Peraturan main yang berkaitan dengan perikanan masih bermasalah. UU Perikanan pasal 29 ayat 1 dan 2 masih memberi celah pada kapal asing untuk menagkap ikan di perairan Indonesia.(UU Perikanan No 31, 2004). Indonesia juga belum menentukan titik-titik batas perairan (ZEEI) yang harus didepositkan pada Sekretariat Jenderal PBB paling lambat akhir 2009. Jika pemerintah mengabaikannya, perairan ZEEI menjadi “ perairan internasional “ dan nelayan Indonesia dianggap illegal menangkap ikan diperairan itu termasuk hasil tangkapannya. (Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban) Di antara sekian sebab-sebab yang telah dijelaskan di atas adapun solusi pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia yakni : a. Memperketat masalah pengeluaran izin tanpa diskriminasi dan uang gelap. Nelayan tradisional dipersulit karena “ uang gelapnya “ tidak ada, sementara pengusaha domestic yang modern atau kapal asing dipermudah karena uang gelapnya lancar. b. Menindak tegas dan mempercepat proses hukum pelaku illegal fishing melalui pengadilan perikanan yang telah ada di lima wilayah yakni Jakarta utara, Madan, Pontianak, Bitung dan Tual. Tidak ada lagi alasan pembebasan pelaku illegal fishing. c. MA perlu melakukan pendidikan khusus bagi hakim-hakim yang akan mengadili perkara dalam bidang perikanan. Hal ini penting karena pengadilan perikanan merupakan hal baru dalam dunia hokum Indonesia. d. Pemerintah melalui DKP perlu menghitung ulang data potensi sumberdaya perikanan nasional dengan menggunakan metode yang tepat. Akan lebih baik hal ini dilakukan pada setiap WPP dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu pemerintah dan DPR perlu membahas dan mengalokasikan dana yang cukup dan rasional. e. Memperkuat posisi tawar politik Indonesia di lembaga-lembaga perikanan internasional sehingga tidak sekadar partisipan. Melainkan menduduki posisi strategis yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan tertinggi dan strategis dalam organisasi itu. f. Mengamendemen dan meratifikasi : o Beberapa pasal UU perikanan No 31 Tahun 2004 yang memberi celah bagi beroperasinya kapal asing. o Pemerintah Indonesia secepatnya menetapkan dan mendepositkan titik-titik batas ZEEI ke Sekjen PBB. o Meratifikasi UN Fish Stock Agreement 1995 yang mengikat para pihak dalam konservasi dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh dan terbatas yang mendukung pemberantasan illegal unreported unregulated (IUU) fishing oleh kapal asing dalam bentuk peraturan/perundangan khusus. Kesemua solusi di atas setidaknya dapat mencegah dan memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. (Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban). Tindakan apakah yang akan dilakukan oleh TNI-AL? TNI-AL akan menindak tegas secara hukum dan bila perlu menenggelamkan kapal-kapal pencurian ikan di perairan Indonesia. Aparatur TNI-AL sudah diinstruksikan KSAL untuk meningkatkan pengamanan wilayah laut Indonesia dari kejahatan penyelundupan dan pencurian ikan. Khusus kepada pencurian ikan, TNI-AL akan lebih tegas dengan tetap menekankan ketentuan hukum, selain melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha ikan dan lainnya untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Namun, jika mereka masih tidak peduli dengan melakukan tindakan kejahatan mencuri ikan, maka aparat TNI-AL tidak akan ragu-ragu menindaknya. (Komandan Pangkalan Utama TNI-AL VII Laksamana I, Abdul Malik Yusuf). Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu, tetap akan dipertimbangkan sisi kemanusiaannya. Kapal pencuri yang ditangkap, akan ditenggelamkan setelah anak buah kapal diselamatkan dahulu. Sebagai contoh : Jika terdapat lima kapal pencuri satu kapal akan digunakan untuk mengangkut ABK maka empat lainnya akan ditenggelamkan. Akan tetapi, tidak semua Negara asing melakukan pencurian ikan diperairan Indonesia, karena ada juga yang bekerjasama dengan pemerintah. Kerjasama itu, dengan mengikuti ketentuan dan aturan-aturan yang ada. Seperti mengenai tonase dan alat jaring tangkapan yang digunakan. ( Komandan Lantamal VII, Abdul Malik Yusuf). Lokasi-lokasi yang sangat rawan kegiatan pencurian ikan berada di Selat Karimata. Saat ini konsentrasi kapal-kapal perang TNI-AL lebih banyak di lokasi itu. Mengenai banyaknya kegiatan nelayan asing diperairan dekat dengan Kabupaten Ketapang, Kal-Bar, akan menjadi perhatian serius pula. Namun TNI-AL harus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Keterbatasan jumlah personel dan peralatan yang dimiliki juga menjadi kendala wilayah pengamanan wilayah laut Indonesia. Pada tahun 2002, TNI-AL sudah melakukan akuntabilitas public berkaitan dengan penggunaan uang rakyat unruk perawatan dan operasional. Namun keadaan batas dan alat yang terbatas, masih tetap menjadi kendala kerja TNI-AL. Luas laut Indonesia yang mencapai 5.866.000 Km2, memerlukan sedikitnya 1.086 kapal untuk pengamanan. Namun yang ada saat ini baru mencapai 181 kapal TNI-AL, ditambah Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Bea Cukai serta Polisi. Sementara berkaitan dengan pengamanan pulau-pulau di Indonesiadari masuknya WN asing, sesuai dengan telegram KSAL keseluruh jajaran TNI-AL, diharuskan setiap kapal yang melakukan patroli singgah ke pulau-pulau kecil di perairan Indonesia. Di samping melakukan pembinaan desa-desa pesisir masyarakat nelayan, kapal-kapal yang berlayar di dekat pulau-pulau kecil harus singgah dan turun kesana. (Danlantamal Abdul Malik Yusuf). Kesimpulan  Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5.8 juta km2 dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 95.181 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, memiliki potensi ikan yang dapat di tangkap di perairan Indonesia atau diperoleh dari perairan ZEEI.  TNI-AL akan menindak tegas secara hukum bagi kapal-kapal pencurian ikan di perairan Indonesia.  Kesemua problem dan solusi dari illegal fishing di atas setidaknya dapat mencegah dan memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. Daftar Pustaka Yusuf, Abdul Malik (………). TNI-AL Akan Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan di Indonesia. Satunet.com Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban (……..). Memberantas Pencurian Ikan. Sinar Harapan Ralahalu, Karel Albert (2007). Tahun Emas Deklarasi Djoeanda. http://www.maluku-prov.go.id Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi, M. Sc. (……..). Potensi Sumber Daya Laut Belum Dioptimalkan. Bogor

Perihal

me and my mind

Ditulis dalam kuliah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Laman
April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Blog Stats
  • 107,790 hits
Top Clicks
  • Tak ada
Flickr Photos
It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

Lebih Banyak Foto
%d blogger menyukai ini: